Penulis: M. Rikaz Prabowo

Foto: Sasandra

Pontianak – Bincang budaya dengan tema pemajuan budaya di Kalbar bersama Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon. Sejumlah isu-isu terkini terkait pemajuan kebudayaan dan harapan-harapan para penggiat budaya kepada pemerintah turut dibahas.

Indonesia dengan cultural diversiynya merasa perlu menjadikan kebudayaan sebagai sebuah aset atau kekayaan negara yang patut dilindungi maupun dilestarikan.

Budaya dapat menjadi sebuah bargaining position maupun diplomasi internasional. Hal ini dapat dilihat dari beberapa negara yang kerap kali menjadikan kebudayaannya sebagai nilai jual, seperti Korea Selatan dengan K-Pop atau India dengan industri film Bollywood dan lagu-lagunya. Untuk itu, di era Presiden Prabowo Subianto ini, untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia dibentuklah Kementerian Kebudayaan.

Demikian inti narasi diatas yang disampaikan oleh Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, dalam bincang budaya dengan tema “Pelestarian Warisan Budaya Kalimantan Barat” di aula Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XII Kalimantan Barat, sabtu (22/02).

Krisantus Kurniawan, Wakil Gubernur Kalimantan Barat yang belum lama dilantik juga turut hadir menemani Menteri Kebudayaan dalam bincang budaya. Momentum ini dapat dikatakan sebagai pidato pertama dirinya menjabat sebagai wakil gubernur dan secara khusus menyampaikan pandangan dan program-program Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di bidang kebudayaan yang akan segera dirumuskan.

Krisantus menyoroti tentang Taman Budaya yang berada di jalan Jenderal Ahmad Yani, Pontianak, yang selama ini seperti “mati suri” karena digabungkan dengan UPT Museum Kalimantan Barat. Untuk itu ia menggaransi sesuai dengan janji kampanyenya akan menyemarakkan kembali Taman Budaya, membenahi tata kelola administratifnya, serta melakukan perbaikan pada bangunannya.

Tidak sampai disitu, wakil gubernur juga kembali melontarkan wacana pembangunan Rumah Adat Tionghoa yang rencananya akan didirikan di jalan Sutan Syahrir, satu komplek dengan Rumah Radakng dan Rumah Adat Melayu. Begitu pula dengan event-event besar seperti Gawai Dayak yang kali ini ia berkeinginan agar dapat diikuti oleh seluruh suku-suku Dayak yang ada di Kalimantan Barat.

Namun, Krisantus juga menekankan pentingnya harmonisasi dan kerukunan antar etnis. Untuk itu, pada event-event adat yang cukup besar, ia menjadikan kegiatan itu sebagai simbol harmonisasi. “Nanti pas gawai dayak, suku-suku lain akan membantu dan tururt meramaikan. Jadi ini tidak hanya event orang Dayak, tapi event semua suku yang ada di Kalbar. Begitu pula nanti jika ada event adat Melayu, kami ingin orang Dayak dan suku lain juga membantu kelancarannya”. Pungkasnya.

Perhelatan ini diikuti oleh penggiat budaya yang tergabung dalam Badan Musyawarah Kebudayaan (Bamusbud) Kalimantan Barat, dimana Majalah Riwajat juga tergabung di dalamnya. Salah satu peserta menyampaikan harapannya kepada Pemerintah tentang minimnya ruang pementasan yang representatif di Provinsi ini. Hal ini juga ternyata diamini oleh Menteri Kebudayaan, bahwa di seluruh Indonesia ruang-ruang pementasan secara kuantitas dan kualitas banyak yang belum memadai. Untuk itu Menteri juga mendorong Pemerintah Daerah Kalimantan Barat menyediakan gedung pementasan yang representatif.

Soal efisiensi anggaran yang saat ini sedang hangat dibicarakan dan menuai kekhawatiran, Menteri Kebudayaan menyatakan tidak mengalami pemangkasan. Ia bahkan menyampaikan untuk tahun ini, dana hibah seperti Dana Indonesiana dan sejenisnya tetap akan dibuka serta akan diperluas serapannya. []